Petugas tenaga kesehatan memberikan vaksinasi COVID-19 kepada warga di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/7/2021). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Saat ini, semakin banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Kondisi meningkatnya angka kasus harian yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir juga berdampak pada persediaan obat dan oksigen.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan kelangkaan obat dan oksigen yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir menyulitkan tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Ia pun bercerita betapa sulitnya tenaga kesehatan mencari obat dan oksigen.

“Di tengah lonjakan ini dengan angka kasus yang sangat tinggi, mungkin sampai 3x mendekat 4x dari kasus yang di akhir 2020 sampai awal 2021, maka timbul kelangkaan obat, kelangkaan oksigen, dan timbul kesulitan mencari kamar dan itu sangat memang prihatin melihat kelangkaan itu dan berdampak pada nakes,” kata Daeng dalam diskusi secara virtual, Sabtu (30/7).

dr. Daeng Muhammad Faqih, Ketua Umum IDI. Foto: IDI

Kelangkaan tersebut, kata Daeng, akhirnya menambah angka kematian akibat COVID-19. IDI pun sudah melakukan berbagai cara, di antaranya mengeluarkan panduan bagi nakes yang melakukan praktik di tengah pandemi supaya tidak tertular hingga menjalankan aturan Kemenkes bahwa nakes harus diperiksa secara rutin.

“Tapi aturan-aturan atau pedoman-pedoman atau keputusan tersebut tidak segampang atau semanis yang disampaikan ke bawah. Ternyata banyak persoalan di bawah yang pedoman [dan] aturan itu tidak jalan,” ungkapnya.

Daeng menegaskan aturan hingga keputusan tersebut harus dikawal bersama agar bisa dijalankan dengan baik. Selain itu, vaksin dosis ketiga atau booster untuk nakes sedang diperjuangkan agar nakes mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

“Kita mendorong vaksinasi dilakukan dengan baik. Memang [sejak] awal vaksinasi dengan nakes diperjuangkan dan disuntik booster,” ujarnya.

Hal lain yang sedang diperjuangkan IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya adalah terkait perlindungan terhadap nakes. Ia mendorong pemerintah membentuk Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan, karena perlindungan tidak hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan organisasi seperti IDI, PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dan PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia).

“Kami mendorong sebenarnya ke pihak pemerintah negara karena kami tidak akan kuat dilakukan organisasi profesi. Kami dengan PPNI, IBI, PDGI sepakat mendorong Tim Perlindungan Nakes di BNPB,” pungkasnya.

Dilansir dari : kumparan.com

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *