Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: HO-Kementerian Keuangan/Antara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Apalagi dana yang dibutuhkan tidak sedikit.

Menurut dia, Indonesia telah berkomitmen Nationally Determined Contributions (NDCs) untuk pengurangan emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Untuk itu, dibutuhkan dana mencapai Rp 3.461 triliun.

“Untuk memenuhi 41 persen dengan dukungan internasional, dibutuhkan dana USD 247,2 miliar kalau dirupiahkan Rp 3.461 triliun hingga 2030. Tiap tahun harus resources Rp 266,2 triliun per tahun,” kata dia dalam webinar mengenai Perubahan Iklim yang digelar UI, Jumat (11/6).

Saat ini, APBN baru mengalokasikan sekitar Rp 86,7 triliun atau 4,1 persen dari total belanja untuk menangani perubahan iklim ini. Menurut Sri Mulyani, angka ini masih jauh dibandingkan kebutuhan per tahun yang mencapai Rp 266,2 triliun.

“Makanya ini tidak selalu menggunakan APBN. Penanganan climate change harus gotong royong, pemerintah, swasta, filantropis, masyarakat melalui waste management, menggunakan air bersih, termasuk buang sampah, dan mengkonsumsi barang-barang yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Ilustrasi kekeringan akibat perubahan iklim. Foto: Foto: Reuters/David Mercado

Melalui skema climate tagging pada anggaran yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim, ia berharap sumber dana yang dimiliki pemerintah bisa lebih banyak. Sri Mulyani juga berharap, pemerintah daerah untuk berkontribusi menangani masalah iklim.

“Dengan climate tagging Rp 86,7 triliun, maka pemerintah terus berikhtiar agar berbagai pihak untuk ikut melakukan komitmen climate change melalui peran serta mereka. Termasuk di daerah, APBD-nya harus address isu climate change ini,” pungkasnya.

Dilansir dari : kumparan.com

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *